Sutarman Calon Tunggal Kapolri

JAKARTA (HK) — Pimpinan DPR RI secara resmi menerima surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (27/9) berisi pengusulan Komisaris Jenderal Sutarman sebagai calon tunggal Kepala Polri. Melihat rekam jejak Sutarman, jalan mantan Kapolda Kepulauan Riau ini sepertinya bakal lancar. 
"Baru tadi jam 10.00 WIB, telah kami terima surat dari Istana yang ditandatangani langsung dari Presiden SBY tentang Kapolri. Pak SBY hanya ajukan satu nama, Komjen Sutarman," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Jumat (27/9). 

Sutarman, lanjut Priyo, akan menggantikan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo yang akan memasuki masa pensiun. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, nama usulan Presiden disampaikan kepada DPR untuk diminta persetujuan.

"Surat ini setelah rapim (rapat pimpinan) akan kami umumkan di paripurna untuk dirumuskan di Bamus, setelah itu akan dilakukan di Komisi III untuk melakukan tes kelayakan dan kepatutan untuk Sutarman," ucap Priyo.

Politisi Partai Golkar ini yakin penunjukan nama Sutarman akan mendapat respons positif dari Komisi III. Hal ini karena dilihat dari jejak rekamnya, Sutarman merupakan perwira senior Polri yang cukup meroket. Sutarman pernah menjadi Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Kepri hingga akhirnya menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal.

"Di antara bintang-bintang yang tersedia, Sutarman memang yang paling berpeluang," imbuh Priyo. 

Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin mengatakan, proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komjen Sutarman sebagai kapolri di Komisi III agaknya bakal berjalan lancar. Karena di mata Komisi III, Sutarman termasuk perwira Polri yang memiliki rekam jejak baik. 

"Sepanjang yang saya tahu beliau kredibel dan dalam ukurannya beliau mampu memegang amanat tersebut (kapolri)," katanya. 

Kata Azis, proses uji kelayakan dan kepatutan Sutarman akan dilakukan dalam rapat pleno komisi. Prosesnya sendiri baru dilakukan setelah Komisi III mendapat laporan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR. 

"Bila diserahkan ke Komisi III setelah rapat bamus, maka Komisi III akan segera melaksanakan fit and proper test," ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sarifuddin Sudding juga menilai Komjen Sutarman sebagai sosok yang layak memimpin institusi kepolisian. 

"Kalau saya amati sejak Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya hingga Kabareskrim cukup bagus rekam jejaknya," kata Sudding. 

Kalaupun ada yang kurang baik, Sudding mempersilakan masyarakat menyampaikan catatan. Dia mengatakan, Komisi Hukum akan menerima kritikan masyarakat ihwal kinerja Sutarman.

Terkait dengan macetnya penyidikan sejumlah kasus besar seperti dugaan korupsi pabrik vaksin flu burung dan dugaan korupsi pengadaan plat nomor yang sedang ditangani Bareskrim, Sudding menilai kedua kasus itu tidak bisa dianggap mandek. Apalagi kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. 

Kinerja Sutarman baru bisa dikritik jika dia menghentikan penyidikan kasus ini. "Ini menjadi pekerjaan rumah saat menjadi kapolri," ujar dia.

Meski mendukung, Sudding menegaskan Sutarman memiliki banyak pekerjaan rumah. Misalnya pembenahan institusi Polri, reformasi birokrasi, menuntaskan kasus penembakan anggota Polri, hingga pembenahan integritas anggota. Selain itu, Sudding meminta Polri menjaga netralitas dalam rangka persiapan Pemilu 2014. "Jangan berpihak ke salah satu peserta pemilu," kata dia.

Sementara, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menegaskan, siapapun nanti yang akan menggantikan dia sudah pasti siap mengemban tugas-tugas sebagai pemimpin Korps Bhayangkara ke depannya.

Menurut Timur, isu pengamanan Pemilu 2014 menjadi prioritas bagi Kapolri selanjutnya. Maka dari itu, calon-calon penggantinya nanti, kata dia, adalah jenderal yang siap menjaga keamanan Indonesia di tahun politik.

“Saya kira pengamanan Pemilu nanti yang utama, (pengganti saya) harus siap,” ujar Timur. 

Banyak PR 

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Eddy Hasibuan, mengatakan, tugas berat siap menyambut Komjen Sutarman jika terpilih sebagai Kapolri. Sejumlah pekerjaan rumah yang masih belum diselesaikan Timur, seperti kasus-kasus penembakan terhadap sejumlah anggota kepolisian, dinilai harus menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan Sutarman.

"Kasus teror penembakan ini harus diselesaikan terlebih dahulu," kata Eddy. 

Selain teror, pekerjaan rumah yang penting yang harus diselesaikan Sutarman yaitu memberantas kasus korupsi yang masih menggerogoti tubuh Polri. Masih banyaknya oknum pejabat di lingkungan Polri yang diduga terlibat kasus korupsi dapat menjadi preseden buruk bagi instansi kepolisian itu sendiri.

"Wibawa Polri yang menurun membuat kepercayaan masyarakat juga menurun. Dia (Sutarman) harus mengubah citra Polri dengan mengungkap kasus korupsi yang ada," ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto berharap Kepala Polri yang baru pengganti Jenderal Timur Pradopo dapat berkoordinasi dan bersinergi semakin lebih baik dengan lembaganya. Sebab koordinasi itu akan membuat penanganan kasus korupsi kian cepat.

"Penanganan kasus-kasus korupsi bakal lebih bagus," kata Bambang dijumpai di kantornya.

Namun, Bambang enggan mengomentari penunjukan Sutarman sebagai calon Kapolri. Sebab, kata dia, penunjukan tersebut merupakan hak prerogatif presiden. "KPK tak berhak mengintervensi," kata Bambang.

Ketika ditanya soal rekening Sutarman yang diduga juga termasuk gendut bagi perwira polisi, Bambang hanya tertawa. Mantan advokat ini enggan mengomentari masalah tersebut. Dalam data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara milik Sutarman per tanggal 13 November 2012, ia memiliki harta sebesar Rp 5,34 miliar dan US$ 24.194.

Reaksi serupa diperlihatkan oleh Bambang saat dikonfirmasi mengenai hubungan KPK-Kepolisian yang memanas ketika Komisi mengusut kasus korupsi simulator kemudi di Korps Lalu Lintas Polri. Kala itu, kantor Komisi dikepung hampir seratusan personel polisi berpakaian preman yang bermaksud menangkap penyidik KPK, Novel Baswedan. (kcm/rol/dtc/tpi/HK)