This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Minggu, 29 September 2013

Sutarman Calon Tunggal Kapolri

Pimpinan DPR RI secara resmi menerima surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (27/9) berisi pengusulan Komisaris Jenderal Sutarman sebagai calon tunggal Kepala Polri. Melihat rekam jejak Sutarman, jalan mantan Kapolda Kepulauan Riau ini sepertinya bakal lancar. JAKARTA (HK) — Pimpinan DPR RI secara resmi menerima surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (27/9) berisi pengusulan Komisaris Jenderal Sutarman sebagai calon tunggal Kepala Polri. Melihat rekam jejak Sutarman, jalan mantan Kapolda Kepulauan Riau ini sepertinya bakal lancar. 
"Baru tadi jam 10.00 WIB, telah kami terima surat dari Istana yang ditandatangani langsung dari Presiden SBY tentang Kapolri. Pak SBY hanya ajukan satu nama, Komjen Sutarman," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Jumat (27/9). 

Sutarman, lanjut Priyo, akan menggantikan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo yang akan memasuki masa pensiun. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, nama usulan Presiden disampaikan kepada DPR untuk diminta persetujuan.

"Surat ini setelah rapim (rapat pimpinan) akan kami umumkan di paripurna untuk dirumuskan di Bamus, setelah itu akan dilakukan di Komisi III untuk melakukan tes kelayakan dan kepatutan untuk Sutarman," ucap Priyo.

Politisi Partai Golkar ini yakin penunjukan nama Sutarman akan mendapat respons positif dari Komisi III. Hal ini karena dilihat dari jejak rekamnya, Sutarman merupakan perwira senior Polri yang cukup meroket. Sutarman pernah menjadi Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Kepri hingga akhirnya menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal.

"Di antara bintang-bintang yang tersedia, Sutarman memang yang paling berpeluang," imbuh Priyo. 

Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin mengatakan, proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komjen Sutarman sebagai kapolri di Komisi III agaknya bakal berjalan lancar. Karena di mata Komisi III, Sutarman termasuk perwira Polri yang memiliki rekam jejak baik. 

"Sepanjang yang saya tahu beliau kredibel dan dalam ukurannya beliau mampu memegang amanat tersebut (kapolri)," katanya. 

Kata Azis, proses uji kelayakan dan kepatutan Sutarman akan dilakukan dalam rapat pleno komisi. Prosesnya sendiri baru dilakukan setelah Komisi III mendapat laporan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR. 

"Bila diserahkan ke Komisi III setelah rapat bamus, maka Komisi III akan segera melaksanakan fit and proper test," ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sarifuddin Sudding juga menilai Komjen Sutarman sebagai sosok yang layak memimpin institusi kepolisian. 

"Kalau saya amati sejak Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya hingga Kabareskrim cukup bagus rekam jejaknya," kata Sudding. 

Kalaupun ada yang kurang baik, Sudding mempersilakan masyarakat menyampaikan catatan. Dia mengatakan, Komisi Hukum akan menerima kritikan masyarakat ihwal kinerja Sutarman.

Terkait dengan macetnya penyidikan sejumlah kasus besar seperti dugaan korupsi pabrik vaksin flu burung dan dugaan korupsi pengadaan plat nomor yang sedang ditangani Bareskrim, Sudding menilai kedua kasus itu tidak bisa dianggap mandek. Apalagi kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. 

Kinerja Sutarman baru bisa dikritik jika dia menghentikan penyidikan kasus ini. "Ini menjadi pekerjaan rumah saat menjadi kapolri," ujar dia.

Meski mendukung, Sudding menegaskan Sutarman memiliki banyak pekerjaan rumah. Misalnya pembenahan institusi Polri, reformasi birokrasi, menuntaskan kasus penembakan anggota Polri, hingga pembenahan integritas anggota. Selain itu, Sudding meminta Polri menjaga netralitas dalam rangka persiapan Pemilu 2014. "Jangan berpihak ke salah satu peserta pemilu," kata dia.

Sementara, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menegaskan, siapapun nanti yang akan menggantikan dia sudah pasti siap mengemban tugas-tugas sebagai pemimpin Korps Bhayangkara ke depannya.

Menurut Timur, isu pengamanan Pemilu 2014 menjadi prioritas bagi Kapolri selanjutnya. Maka dari itu, calon-calon penggantinya nanti, kata dia, adalah jenderal yang siap menjaga keamanan Indonesia di tahun politik.

“Saya kira pengamanan Pemilu nanti yang utama, (pengganti saya) harus siap,” ujar Timur. 

Banyak PR 

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Eddy Hasibuan, mengatakan, tugas berat siap menyambut Komjen Sutarman jika terpilih sebagai Kapolri. Sejumlah pekerjaan rumah yang masih belum diselesaikan Timur, seperti kasus-kasus penembakan terhadap sejumlah anggota kepolisian, dinilai harus menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan Sutarman.

"Kasus teror penembakan ini harus diselesaikan terlebih dahulu," kata Eddy. 

Selain teror, pekerjaan rumah yang penting yang harus diselesaikan Sutarman yaitu memberantas kasus korupsi yang masih menggerogoti tubuh Polri. Masih banyaknya oknum pejabat di lingkungan Polri yang diduga terlibat kasus korupsi dapat menjadi preseden buruk bagi instansi kepolisian itu sendiri.

"Wibawa Polri yang menurun membuat kepercayaan masyarakat juga menurun. Dia (Sutarman) harus mengubah citra Polri dengan mengungkap kasus korupsi yang ada," ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto berharap Kepala Polri yang baru pengganti Jenderal Timur Pradopo dapat berkoordinasi dan bersinergi semakin lebih baik dengan lembaganya. Sebab koordinasi itu akan membuat penanganan kasus korupsi kian cepat.

"Penanganan kasus-kasus korupsi bakal lebih bagus," kata Bambang dijumpai di kantornya.

Namun, Bambang enggan mengomentari penunjukan Sutarman sebagai calon Kapolri. Sebab, kata dia, penunjukan tersebut merupakan hak prerogatif presiden. "KPK tak berhak mengintervensi," kata Bambang.

Ketika ditanya soal rekening Sutarman yang diduga juga termasuk gendut bagi perwira polisi, Bambang hanya tertawa. Mantan advokat ini enggan mengomentari masalah tersebut. Dalam data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara milik Sutarman per tanggal 13 November 2012, ia memiliki harta sebesar Rp 5,34 miliar dan US$ 24.194.

Reaksi serupa diperlihatkan oleh Bambang saat dikonfirmasi mengenai hubungan KPK-Kepolisian yang memanas ketika Komisi mengusut kasus korupsi simulator kemudi di Korps Lalu Lintas Polri. Kala itu, kantor Komisi dikepung hampir seratusan personel polisi berpakaian preman yang bermaksud menangkap penyidik KPK, Novel Baswedan. (kcm/rol/dtc/tpi/HK)

Anambas Pamerkan Pendeteksi Debit Air

PENDETEKSI AIR - Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Anambas, Nur Adnan Nala (kanan), Anggota Komisi III DPRD Widiyanti, dan kepala BPMD Kabupaten Kepulauan Anambas, Drs Mirwansyah memamerkan alat pendeteksi air di ajang TTG tingkat Nasional ke-XV Tahun 2013 di Kota Padang, Sumbar, Kamis (26/9).ASFANEL/HALUAN KEPRI  Pagelaran TTG di Sumbar

TAREMPA- Keprisatu.com - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memamerkan alat pendeteksi debit air dalam pagelaran Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional ke-XV Tahun 2013 yang digelar di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), 26-30 September. 
TTG tersebut resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Kesra, Agung Laksono yang didampingi Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi dan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Gusti Muhammad Hatta, Kamis (26/9) malam.

"Pemkab Anambas membawa teknologi pendeteksi debit air yang dapat digunakan secara sederhana oleh masyarakat. TTG adalah semacam peralatan yang dimanfaatkan masyarakat, yang mampu dibuat dan dibiayai oleh masyarakat. Harga pembuatannya pun relatif murah dan alat itu mampu meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Kepala BPMD Pemkab Anambas, Drs Mirwansyah melalui selulernya, Jumat (27/9).

Menurutnya, inovasi TTG yang diunggulkan oleh Anambas pendeteksi debit air dikarenakan air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan penggunaan alatr ini akan dikembangkan di Anambas mengingat daerah Anambas perlu melakukan penghematan air bersih.

"Kita sengaja memamerkan alat pendeteksi debit air karena banyak masyarakat yang belum bisa melakukan menghemat air. Jika alat ini digunakan, tabung air yang sudah penuh otomatis akan ada bunyi dari alat yang kita gunakan dan masyarakat langsung mematikan kran airnya," ucapnya.

Alat pendeteksi debit air ini, lanjut Mirwansyah tidak ada ubahnya seperti alat pemasak air. jika air sudah matang maka akan timbul suara. Dengan alat ini, masyarakat akan dapat mengurangi pemborosan air bersih.

"Pagelaran TTG mengusung tema dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal melalui pendayagunaan teknologi tepat guna, kita wujudkan kemandirian masyarakat itu dengan harapan masyarakat semakin dapat mandiri dalam mengelola teknolgi dan tepat dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari," katanya.

Hadir juga dalam acara pembukaan pagelaran TTG tersebut, pimpinan DPRD Anambas Nur Adnan Nala, Anggota Komisi III DPRD Anambas Arzam dan Widiyanti serta kepala BPMD Kabupaten Kepulauan Anambas, Drs Mirwansyah. Untuk tahun 2014 Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi tuan rumah TTG Nasonal XVI di Samarinda.(nel/HK)

Kemenag Kepri Gelar Workshop Jurnalistik

BINTAN - Keprisatu.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Workshop Jurnalistik yang diikuti para pelaksana humas di lingkungan Kemenag Agama Kepri di Bintan Agro Resort, Jl Trikora, Bintan, Jumat (27/9).  
Kegiatan yang berlangsung 27– 9 September 2013 dibuka Kepala Kanwil Kemenag Kepri yang diwakili oleh Pymt Kabag Tata Usaha Syahjohan Dalam laporannya Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kasubbag Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Kepri H Sukirno mengatakan, dalam upaya meningkatkan pencitraan Kementerian Agama, tidak dapat dilepaskan dari peran para jurnalis yang dilaksanakan oleh para pelaksana humas. 

“Melalui kegiatan ini diharapkan akan lahir tenaga terampil jurnalistik yang mengusai teknologi informasi sampai lingkungan kerja terkecil”, kata Sukirno.

Para peserta diharapkan memahami teknik penulisan artikel yang baik, memahami bagaimana memanage media informasi sampai mampu menyelesaikan sengketa informasi jika memang dibutuhkan. 

Peserta kegiatan berjumlah 42 orang, diantaraya Kanwil Kemenag Kepri 7 orang, Kan. Kemenag Bintan 7 orang, Kan Kemenag Karimun 6 orang, Kan. Kemenag Lingga 4 orang, Kan. Kemenag Natuna 2 orang, Kan Kemenag Kota Tanjungpinang 6 orang, Kan. Kemenag Kota Batam 8 orang, dan Kan. Kemenag Anambas 2 orang. Juli lalu, mereka mengikuti workshop kehumasan. 

Kepala Kanwil Kemenag Kepri melalui Pymt Kabag Tata Usaha Syahjohan mengatakan, workshop jurnalistik sangat penting. Dirinya berharap peserta mampu melakukan publikasi terhadap Kementerian Agama lebih baik lagi. 

"Banyak kegiatan kita yang menyentuh kebutuhan masyarakat belum terekspos dengan maksimal. Misalnya terkait dengan penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS) yang belum terkekspos, padahal masyarakat berhak tahu dengan apa yang kita kerjakan sehingga ada peningkatan citra lembaga secara sistematis”, kata Syahjohan.

Leiga Mariza, peserta kegiatan dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjungbatu mengatakan, dirinya telah mengikuti kegiatan tersebut sebanyak dua kali. Ia sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini terutama dalam mendalami ilmu jurnalistik. 

Narasumber pada kegiatan ini antara lain Ka. Kanwil Kemenag Kepri Handarlin H Umar, Kabid Jaringan Kemenag RI Jakarta Ahmad Gufron, Kepala Litbang Harian Umum Haluan Kepri Fery Heryanto, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Arifuddin Jalil, dan fotografer professional Tundra Laksamana. (r/HK)

Darlison : Batam Perlu Galakkan Gerakan Orang Tua Asuh

BATAM – Keprisatu.com - Semakin banyaknya anak jalanan (anjal) di Batam perlu mendapat perhatian dari semua pihak.
Salah satunya dengan menggalakan gerakan orang tua asuh. Gerakan ini merupakan suatu bentuk kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan, baik anjal, anak yatim maupun anak dari keluarga kurang mampu. Karena bagimanapun juga mereka itu butuh akan pendidikan yang baik untuk bekal  nanti dimasa depan.
Demikian dikatakan Ketua STIKOM Muhammadiyah Batam, Drs H Darlispon MM, menanggapi banyaknya anjal di Batam, Jumat (27/9). Menurutnya pola pengasuhan dalam program ini akan memberikan jaminan biaya pendidikan bagi anak-anak jalanan dan anak yatim. Namun tentunya agar harus punya wadah agar dapat  menjembatani masyarakat dalam menyalurkan kepedulian sosial secara efektif dan tepat sasaran.
“Kalau ada wadah yang mengelola gerakan orang tua asuh ini, bisa saja nanti disalurkan sebagai bentuk pemberian beasiswa pendidikan kepada sasaran yang meliputi pembiayaan SPP, sepatu dan seragam, buku-buku pelajaran dan subsidi biaya pendidikan lainnya minimal selama 1 tahun. Dan setiap orang tua asuh bisa saja memiliki beberapa anak asuh, dan wadah inilah yang akan menjadi fasiltator untuk akses komunikasi antara orang tua asuh dan anak asuh sehingga dapat memantau perkembangan anak yang diasuhnya,” ujarnya.
Menurut Darlispon, sejauh ini persoalan penanganan anja) dan gelandangan pengemis  di Batam  nyaris tak pernah selesai. Padahal bila dilihat dari jumlahnya di Batam semakin hari semakin banyak, baik itu anjal, gepeng, maupun anak punk.  Seharusnya kata dia, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial melakukan  pendekatan persuasif dan upaya rehabilitasi atau mencarikan jalan keluar agar mereka bisa hidup seperti anak lainnya mengecap pendidikan dengan baik.
“Ya atau dilatih keterampilannya dan menjadi terlatih,  kemudian dapat diberikan modal sehingga mereka memiliki usaha sendiri.
Dinilai Darlispon, bahwa hidup menjadi anak jalanan itu bukanlah sebagai pilihan hidup yang menyenangkan, melainkan  keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab tertentu.  Maka dari itu untuk menuntaskan persoalan anjal ini, memerlukan koordinasi dan kerja sama dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah, namun juga butuh partisipasi masyarakat.
“Jadi untuk penanganan anak jalanan bukan saja menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, melainkan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, LSM, akademisi dan masyarakat, secara keseluruhan. Nah sekarang ini persoalannya, selama ini aksi-aksi penanganan anak jalanan masih dilakukan secara sporadic, sektoral dan temporal serta kurang terencana dan terintegrasi secara baik. Akibatnya efektivitas penanganan menjadi tidak maksimal,” jelasnya lagi.

Jumat, 27 September 2013

DPRD Datangi Pertamina Natuna

NATUNA – Keprisatu.com - Tutupnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik koperasi Pertamina di Ranai satu bulan ini, kian menyusahkan masyarakat. Pasalnya, kendaraan-kendaraan harus rela mengantre berjam-jama di satu-satunya APMS yang menyediakan layanan pengisian bahan bakar minyak di Ranai selain SPBU.
Kondisi krisis minyak tersebut hampir terjadi satu bulan ini. Hal tersebut membuat DPRD mendatangi Pertamina Natuna yang berkantor di Selat Lampa, karena mulai khawatir akan berdampak lebih parah jika tidak mendapatkan solusi dari pihak terkait.
Kedatangan Ketua DPRD Natuna, Hadi Candra, bersama Ngesti Yuni Suprapti (Komisi I) dan Yuswanto (Komisi II) untuk mendengar penjelasan Pertamina di Natuna, dalam menyikapi persoalan BBM yang seakan menjadi langka.Dikatakan Candra, tidak hanya antrian kendaraan di APMS disebabkan SPBU tutup, namun banyak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini menjual premium di kios-kios melebihi harga pertamax. Seolah-olah premium saat ini barang langka.
“Pak Bunair (Kepala Depot Pertamina Natuna, red), apa penyebab SPBU Ranai tutup? BBM seakan menjadi langka, kendaraan harus antri berjam-jam di APMS Asen (Natuna Perkasa, red),” tanya Hadi Candra saat datang ke kantor Depot Pertamina Natuna di Selat Lampa, Senin (23/9).
Candra meminta supaya anggapan masyarakat terjadinya kelangkaan premium di Ranai disikapi Pertamina. Tentunya dengan menegaskan pelayanan APMS yang sudah dipercayakan melayani BBM kepada masyarakat.
“Kami (DPRD, red) berharap ada solusi membantu menjelaskan kondisinya kepada masyarakat. Supaya tidak ada anggapan BBM sekarang langka. Paling tidak, SPBU yang sekarang tutup harus dioperasikan kembali,” kata Candra yang dibenarkan dua anggota DPRD kepada Bunair.
Kepala Depot Pertamina Natuna Bunair, menjelaskan, kondisi tutupnya SPBU Koperasi Pertamina di Ranai disebabkan Pertamina sudah memblokir alokasi BBM-nya. Namun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, jatah SPBU sudah dialihkan ke APMS Natuna Perkasa dan APMS Naga Laut.
Di APMS Natuna Perkasa, kata Bunair, Pertamina sudah mengalokasikan sebanyak 100 kilo liter perbulan premium dan 25 KL solar di luar jatah untuk pangkalan minyak di beberapa kecamatan. Ditambah penambahan kuota di APMS Naga Laut sebanyak 100 KL premium.Penambahan kuota premium tersebut jelas Bunair, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setelah SPBU tutup. Khusus kebutuhan di wilayah Ranai Kecamatan Bunguran Timur, tidak dibenarkan dialihkan untuk wilayah kecamatan lain.
“Kami sudah menambah kuota premium dan solar di APMS Natuna Perkasa, sudah disuplai sebanyak 40 KL. Tetapi penambahan kuota premium di APMS Naga Laut belum diambil,” jelasnya.
Untuk permasalahan lain sambungnya, jika APMS Natuna Perkasa pelayanan ditutup lebih awal maka pihaknya akan memberikan ketegasan kepada pengelolanya agar pelayanan tetap buka sampai pukul 17.00.Bunair menambahkan, menghindari kekhawatiran dan untuk menstabilkan kondisi di lapangan, SPBU koperasi direncanakan akan diambil alih oleh Pertamina. Agar masyarakat tidak terbebani dan peralihan tersebut dalam proses administrasi.
“Pengelolaan SPBU akan diambil alih Pertamina. Itu sudah dipersiapkan,” pungkasnya. (cr16/tanjungpinangpos)

Kamis, 26 September 2013

2 Pegawai Pemko Dipecat, 5 Dibebastugaskan

TANJUNGPINANG – Keprisatu - Tujuh pegawai termasuk honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang yang terlibat kasus korupsi, penganiayaan dan asusila resmi mendapat sanksi tegas. Dua diantaranya dipecat dan lima dibebastugaskan dari jabatan serta dipotong gaji sebesar 25 persen.
“Mereka yang diberhentikan bernama Fadil, mantan Bendahara Pengeluaran (terpidana korupsi UUDP Rp1,1 miliar,red) dan Djukarnisyah (korban kasus penganiayaan dan asusila,red), staf honorer Dinas Tata Kota Tanjungpinang. Djukarnisyah tidak diperpanjang kontraknya,” kata Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kota Tanjungpinang Raja Khairani kepada Haluan Kepri, Kamis (26/9).
Sedangkan lima orang lainnya dibebastugaskan dari jabatan dan dipotong gaji sebesar 25 persen adalah mantan Kepala DPPKAD Kota Tanjungpinang Deddy Chandra (tersangka kasus korupsi lahan,red), mantan Kepala BP2KB Kota Tanjungpinang Gatot Winoto (terpidana korupsi UUDP Rp1,1 miliar,red), mantan Bendahara Umum Daerah Muhammad Rasyid (terpidana korupsi UUDP Rp1,1 miliar,red), mantan Kabag Keuangan Muhammad Yamin (terpidana korupsi UUDP Rp1,1 miliar,red) dan Kabid Cipta Karya Pengairan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungpinang Abdul Karim alias Kamal (41) (tersangka kasus penganiayaan dan asusila,red).
“Nama-nama itulah yang mendapatkan sanksi dibebastugaskan dari jabatan dan dipotong gajinya sebesar 25 persen,” ungkap Khairani.
Khairani menegaskan, khusus untuk oknum staf honorer di lingkungan Dinas Tata Kota Tanjungpinang bernama Raja Riko yang dilaporkan lantaran melakukan tindak pidana murni asusila dan penganiayaan terhadap seorang mahasiswi di perguruan tinggi swasta, ER (22), belum diberikan sanksi. Pihaknya masih menunggu Berkas Acara Pemeriksaa (BAP) internal dari pimpinan instasi bersangkutan.
“Apabila BAP dari Dinas Tata Kota kita terima, barulah kita rapatkan serta putuskan bagaimana sanksinya nanti. Sementara ini kita tunggu BAP nya dulu,” sambung Khairani.
Semua putusan yang telah dikeluarkan merupakan hasil rapat finalisasi di Kantor Perpustakaan Kota Tanjungpinang dan dipimpin oleh Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul bersama BKD, staf ahli dan asisten, Rabu (25/9) pukul 20.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB.
“Putusan sanksi itu sudah berlaku dan proses administrasinya sedang berjalan,” tambah Khairani. (yan)/haluankepri)

Penambang Bauksit Ditagih untuk Ganti Rugi

LINGGA – Keprisatu.com - JAAFAR (33) warga Dabo Singkep, menuntut perusahaan penambang bauksit PT Hermina Jaya untuk membayarkan ganti rugi lahan perkebunan yang dipergunakan perusahaan tersebut. Lahan itu digunakan untuk aktivitas tambang di Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat. Sebelumnya, pihak perusahaan sudah berjanji akan memberikan ganti rugi lahan seluas 1 hektare, yang dipergunakan jika telah memulai pekerjaan.
“Hingga saat ini, lahan saya sudah digarap perusahaan sejak empat bulan lalu. Pengurus perusahaan yang bernama Aju sudah saya temui, tapi tidak ada solusi. Jika hal ini tidak segera diselesaikan perusahaan saya akan meneruskan ke pihak yang berwajib,” kata Jaafar, kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (25/9).
Dikatakannya, sesuai dengan perjanjian awal, pihak perusahaan berjanji akan membayar ganti rugi lahan ketika mulai beraktivitas di lahan tersebut. Pada perjalanannya, terjadi pergantian manajemen perusahaan hingga proses ganti rugi yang dijanjikan perusahaan menjadi tidak jelas.
“Lahan telah ambil foto-foto perusahaan telah masuk ke tanah milik saya,” ucapnya.
Jaafar menerangkan, tanah miliknya merupakan kebun lama yang telah dikelola secara turun temurun. Dalam kebun tersebut ditanam pohon cempedak, kuini dan tunaman keras lainnya.
“Aparatur desa dan semua sepadan sudah mengetahuinya. Saya hanya minta hak saya dengan pihak perusahaan,” pungkasnya.
Pengurus PT Hermina Jaya, Afu belu dapat dikonfirasi terkait dengan hal ini telepon selulernya ketika di hubungi bernada tidak aktif. Begitu juga dengan direktur PT Hermina Jaya, Herman, belum memberikan konfirmasi terkait hal ini. (TENGKU/tanjungpinangpos)